Ekonomi, Demografi, Pendidikan, dan Kesehatan di Negara Malaysia

2.4.      EKONOMI

Semenanjung Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan selama berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka.

Menara Petronas di Kuala Lumpur. Pertumbuhan cepat ekonomi dan kemakmuran Malaysia dicirikan oleh Menara Petronas, kantor pusat raksasa minyak nasional.

Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama, Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia. Tiga komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.

Sebagai ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja, Britania membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan, perkebunan, dan mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka kembali ke negara asal mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya menetap di Malaysia.

Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada 1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.

Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini^. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.

Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13 Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969. Tujuan utamanya adalah menghilangkan keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP). Baru-baru ini banyak debat muncul sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu kelas menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu. Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di antara non-Melayu dan Melayu.

Penguasaan Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah banyak diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri strategis/penting seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar profesional per kapita masih didominasi orang India-Malaysia.

Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan projek-projek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.

Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80 terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang mengejutkan analis asing.

Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik, yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan perangkat digital lain yang lebih tua.

Tetapi, pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti banyak negara lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan dampak-dampak lain yang mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu kemungkinan adalah bahwa para spekulan mata uang mengalami kebangkrutan keuangan setelah jatuh di dalam aksi serang mereka terhadap dolar Hong Kong pada Agustus 1998 dan setelah rubel Rusia tumbang. (Lihat George Soros)

Tanpa memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir dengan defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran pada tahun-tahun setelah krisis. Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan jiran-jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum mengalami kepulihan pada tingkatan pra-krisis.

Sementara langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil. Kendati kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan, tidak ada keraguan bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap serangan luar negara. Akun saat ini berada di surplus struktural, memberikan bantalan bagi pengambangan modal. Harga-harga aset kini, fraksi dari ketinggian pra-krisis mereka.

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.

Nilai tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang yang terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Cina. Pada pekan yang sama, ringgit menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan diharapkan akan mengalami apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005, harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu karena aliran modal melampaui USD 10 miliar.

Pada September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa jika mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan penjualan singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan singkat. Kini, Malaysia dipandang sebagai negara industri baru

2.4.      DEMOGRAFI

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4% menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11% ^[71] keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separo bagian dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah Kadazan-Dusun, dan 17%nya adalah Bajaus).^[71] Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1% penduduk.^[71] Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai pengungsi Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.^[72]

Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia.^[73] Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007, dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang imigrasi negara itu.

Agama

Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan Islam adalah agama resminya. Menurut gambaran Sensus Penduduk dan Perumahan 2000, hampir 60,4 persen penduduk memeluk agama Islam; 19,2 persen Buddha; 9,1 persen Kristen; 6,3 persen Hindu; dan 2,6 persen Agama Tionghoa tradisional. Sisanya dianggap memeluk agama lain, misalnya Animisme, Agama rakyat, Sikh, dan keyakinan lain; sedangkan 1,1% dilaporkan tidak beragama atau tidak memberikan informasi.

Semua orang Melayu dipandang Muslim (100%) seperti yang didefinisi pada Pasal 160 Konstitusi Malaysia. Statistik tambahan dari Sensus 2000 yang menunjukkan bahwa Tionghoa-Malaysia sebagian besar memeluk agama Buddha (75,9%), dengan sejumlah signifikan mengikuti ajaran Tao (10,6%) dan Kristen (9,6%). Sebagian besar orang India-Malaysia mengikuti Hindu (84,5%), dengan sejumlah kecil mengikuti Kristen (7,7%) dan Muslim (3,8%). Kristen adalah agama dominan bagi komunitas non-Melayu bumiputra (50,1%) dengan tambahan 36,3% diketahui sebagai Muslim dan 7,3% digolongkan secara resmi sebagai pengikut agama rakyat.

Konstitusi Malaysia secara teoretik menjamin kebebasan beragama. Tambahan lagi, semua non-Muslim yang menikahi Muslim harus meninggalkan agama mereka dan beralih kepada Islam. Sementara, kaum non-Muslim mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian. Muslim dituntut mengikuti keputusan-keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berkenaan dengan agama mereka. Jurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya bagi Muslim menyangkut Keyakinan dan Kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah jurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki hierarki yang sama dengan Pengadilan Sipil Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, Pengadilan-Pengadilan Sipil (termasuk Pengadilan Persekutuan, pengadilan tertinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat memberikan putusan lebih tinggi daripada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan biasanya mereka segan untuk memimpin kasus-kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau pertanyaan atau tantangan terhadap autoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang cukup mengemuka, khususnya yang melibatkan kasus-kasus perdata di antara Muslim dan non-Muslim, di mana pengadilan sipil telah memerintahkan non-Muslim untuk mencari pertolongan dari Mahkamah Syariah.

Awal tahun 2010 dalam putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan mengizinkan surat kabarKatolikthe Herald untuk menggunakan kata Allah untuk Tuhan telah memicu dibakarnya lebih dari 4 bangunan gereja dan beberapa lainnya dirusak massa di Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. 

2.4.1.      Pendidikan

Pendidikan di Malaysia dipantau oleh Kementerian Pendidikan Pemerintah Persekutuan. Sebagian besar anak-anak Malaysia mulai bersekolah pada usia tiga sampai enam tahun, di Taman Kanak-Kanak. Sebagian besar taman kanak-kanak dijalankan pihak swasta, tetapi ada sedikit taman kanak-kanak yang dijalankan pemerintah.

Anak-anak mulai bersekolah dasar pada usia tujuh tahun selama enam tahun ke muka. Terdapat dua jenis utama sekolah dasar yang dijalankan atau berbantuan pemerintah. Sekolah berbahasa asli (Sekolah Jenis Kebangsaan) menggunakan bahasa Tionghoa atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sebelum melanjutkan ke tahap pendidikan sekunder, siswa-siswi di kelas 6 dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Prestasi Sekolah Dasar (Ujian Pencapaian Sekolah Rendah, UPSR). Sebuah program yang disebut Penilaian Tahap Satu, PTS digunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi yang cerdas, dan memungkinkan mereka naik dari kelas 3 ke kelas 5, meloncati kelas 4.^[84] Tetapi, program ini dihapus pada 2001.

Pendidikan tahap dua di Malaysia dilaksanakan di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan (setara SMP+SMA di Indonesia) selama lima tahun. Sekolah Menengah Kebangsaan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Khusus mata pelajaran Matematika dan Sains juga bahasa non-Melayu, ini berlaku mulai tahun 2003, dan sebelum itu semua pelajaran non-bahasa diajarkan di dalam bahasa Malaysia. Di akhir Form Three, yaitu kelas tiga, siswa-siswi diuji di dalam Penilaian Menengah Rendah, PMR. Di kelas lima pendidikan tahap dua (Form Five), siswa-siswi mengikuti ujian Ijazah Pendidikan Malaysia (Sijil Pelajaran Malaysia, SPM), yang setara dengan bekas British Ordinary pada tahapan 'O'. Sekolah tertua di Malaysia adalah Penang Free School, juga sekolah tertua di Asia Tenggara.

Pendidikan tahap dua nasional Malaysia dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu National Secondary School (Sekolah Menengah Kebangsaan), Religious Secondary School (Sekolah Menengah Agama), National-Type Secondary School (Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan) yang juga disebut Mission School (Sekolah Dakwah), Technical School (Sekolah Menengah Teknik), Sekolah Berasrama Penuh, dan MARA Junior Science College (Maktab Rendah Sains MARA).

Juga terdapat 60 Chinese Independent High School di Malaysia, yang sebagian besar di antaranya berbahasa pengantar bahasa Tionghoa. Chinese Independent High School dipantau dan distandardisasi oleh United Chinese School Committees' Association of Malaysia (UCSCAM, lebih lazim disebut di dalam bahasa Tionghoa, Dong Zong 董总), tetapi, tidak seperti sekolah pemerintah, tiap-tiap sekolah independen bebas menentukan keputusan. Belajar di sekolah independen memerlukan waktu 6 tahun untuk tamat, terbagi ke dalam Tahap Junior (3 tahun) dan Tahap Senior (3 tahun). Siswa-siswi akan mengikuti uji standardisasi yang diadakan oleh UCSCAM, yang dikenal sebagai Unified Examination Certificate (UEC) (Ijazah Pengujian Bersama) di Menengah Junior 3 (setara Penilaian Menengah Rendah) dan Menengah Senior 3 (setara tahap A). Sejumlah sekolah independen mengadakan kelas-kelas berbahasa Malaysia dan berbahasa Inggris selain berbahasa Tionghoa, memungkinkan siswa-siswi mengikuti Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia juga.

Sebelum perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang hendak memasuki universitas publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan sekolah sekunder di Form Six (kelas 6) dan mengikuti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM; yang setara British Advanced atau tahap 'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi STPM pada 1999, siswa-siswi yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan matrikulasi (kolej matrikulasi di dalam bahasa Malaysia) dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem matrikulasi, hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra dan sisanya untuk siswa-siswi Bumiputra.

Terdapat universitas publik seperti Universitas Malaya, Universitas Sains Malaysia, Universitas Putra MalaysiaUniversitas Teknologi Malaysia, Universitas Teknologi Mara, dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas swasta juga mendapatkan reputasi yang cukup untuk pendidikan bermutu internasional dan banyak siswa-siswi dari seluruh dunia berminat memasuki universitas-universitas itu. Misalnya Multimedia University, Universitas Teknologi Petronas, dan lain-lain. Sebagai tambahan, empat universitas bereputasi internasional telah membuka kampus cabangnya di Malaysia sejak 1998. Sebuah kampus cabang dapat dilihat sebagai ‘kampus lepas pantai’ dari universitas asing, yang memberikan kuliah dan penghargaan yang sama seperti kampus utamanya. Siswa-siswi lokal maupun internasional dapat meraih kualifikasi asing identik ini di Malaysia dengan biaya rendah. Kampus cabang universitas asing di Malaysia adalah: Monash University Malaysia Campus, Curtin University of Technology Sarawak Campus, Swinburne University of Technology Sarawak Campus, dan University of Nottingham Malaysia Campus.

Siswa-siswi juga memiliki opsi untuk mendaftar di lembaga tersier swasta setelah menamatkan pendidikan sekunder. Sebagian besar lembaga memiliki pranala pendidikan dengan universitas-universitas seberang lautan semisal di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia, memungkinkan mahasiswa menghabiskan periode perkuliahannya dengan mendapatkan kualifikasi seberang lautan. Satu contoh adalah SEGi College yang bermitra dengan University of Abertay Dundee. Mahasiswa Malaysia belajar di luar negara seperti di Indonesia, Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Jepang dan negara-negara di Timur-Tengah seperti Yordania dan Mesir. Ada juga mahasiswa Malaysia di beberapa universitas di Korea Selatan, Jerman, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Irlandia, India, Rusia, Polandia, dan Republik Ceko.

Sebagai tambahan untuk Kurikulum Nasional Malaysia, Malaysia memiliki sekolah internasional. Sekolah internasional memberi para siswa kesempatan untuk mempelajari kurikulum dari negara lain. Sekolah-sekolah ini utamanya dibuka karena bertambahnya penduduk ekspatriat di negara ini. Sekolat internasional termasuk: Sekolah Indonesia (kurikulum Indonesia), Australian International School, Malaysia (kurikulum Australia), Alice Smith School (kurikulum Britania), elc International school (kurikulum Britania), Garden International School (kurikulum Britania), Lodge International School (kurikulum Britania), International School of Kuala Lumpur (kurikulum Amerika dan Sarjana Muda Internasional), Japanese School of Kuala Lumpur (Kurikulum Jepang), The Chinese Taipei School, Kuala Lumpur and The Chinese Taipei School, Penang (Kurikulum Cina-Taipei), International School of Penang (Kurikulum Britania dan Sarjana Muda Internasional), Lycée Français de Kuala Lumpur (Kurikulum Perancis), dan lain-lain.

2.4.2.      Kesehatan

Masyarakat Malaysia menempati tingkat kepentingan pada perluasan dan pengembangan kesehatan, 5% anggaran pembangunan sektor sosial pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat—penaikan lebih dari 47% dari periode sebelumnya. Ini berarti semua kenaikan lebih dari 2 miliar ringgit Malaysia (lebih dari 6,5 triliun rupiah). Dengan menaiknya harapan hidup dan bertambahnya penduduk, pemerintah berkehendak untuk memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, pertambahan jumlah klinik umum, dan perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh (telehealth). Bertahun-tahun lalu pemerintah telah memperkuat usaha untuk memutakhirkan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing.

Sistem kesehatan Malaysia memerlukan para dokter untuk melaksanakan tugas tiga tahun pelayanan di rumah sakit umum untuk meyakinkan sumber daya manusia rumah-rumah sakit itu tetap terjaga. Baru-baru ini dokter-dokter asing juga ditugaskan untuk bekerja di sini. Tetapi masih juga sejumlah kekurangan tenaga medis, khususnya yang berpengalaman spesialis, hasilnya pelayanan dan perawatan kesehatan tertentu hanya ada di kota-kota besar. Upaya-upaya terbaru untuk menghadirkan banyak fasilitas ke kota-kota lain dihambat oleh kurangnya ahli untuk menjalankan peralatan yang tersedia dari para investor.

Sebagian besar rumah sakit swasta berada di perkotaan, dan tidak seperti banyak rumah sakit umum, diperlengkapi dengan fasilitas diagnosis dan visualisasi terbaru. RUmah sakit swasta umumnya tidak dilihat sebagai investasi ideal—sedikitnya perlu waktu sepuluh tahun sebelum investor meraih untung. Namun, situasi itu kini berubah dan perusahaan kini melihat wilayah ini lagi, terkhusus memperhatikan kenaikan minat orang asing yang datang ke Malaysia untuk tujuan perawatan kesehatan dan fokus pemerintah terbatu untuk membangun industri pariwisata kesehatan.